undang undang tentang perlindungan perempuan. Dasar hukum keluarnya Permen PPPA 2 tahun 2023 tentang DAK Pelayanan PPA adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. undang undang tentang perlindungan perempuan

I. Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh . Jumlahnya meningkat setahun setelahnya menjadi 48,75 juta orang. Bahasa Indonesia. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Berikut 10 pasal yang mengatur tentang HAM: 1. 2. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. Pasal 416 RKUHP. Perda Kabupaten Tana Toraja 4/2017 merujuk pada. Permasalahan terbaru muncul setelah adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara proporsional dapat memengaruhi mata pencaharian dan pekerjaan perempuan yang seharusnya memperoleh jaminan perlindungan, termasuk perlindungan upah lembur, perlindungan dari pemutusan hubungan kerja, dan hak perempuan atas cuti berbayar. Peraturan Perundang-undangan. UU Cipta Kerja menjadi polemik lantaran sebelumnya MK telah menyatakan beleid serupa yang diatur melalui U ndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang c ipta kerja inkonstitusional bersyarat. Berjudul "Hukum Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan," RUU itu diajukan. Namun, atas pengaruh kebijakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, proporsi keterwakilan perempuan di DPR menunjukkan tren meningkat. 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab. Pasal 28A hingga 28J termaktub di Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. ; 28 cm. Pasal 28D (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-undang dasar 1945 hingga peraturan-peraturan di bawahnya. 42 Tahun 2008). 4. Pasal 28H ayat (1) Baca juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. com - Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur soal hak- hak korban kekerasan seksual. JAKARTA, KOMPAS. Untuk mendorong penguatan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pemerintah dan DPR perlu memperkuat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan) Istimewa. Regulasi ini mencakup jenis data pribadi yang dilindungi. Apa saja, yuk cari tahu di sini!. com - Sudah tahu belum, kalau Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah disahkan? Tepatnya pada Selasa (20/9/2022), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna kelima Masa Persidangan I Tahun sidang 2022-2023 telah mengesahkan RUU PDP tersebut, yang dipimpin oleh Wakil. penelitian untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam tentang aturan hukum dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak. Hukum Internasional mengenai Perlindungan Hak Anak. Undang-undang ini menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. [1] Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) [2]. Isu WNI di luar negeri menyorot perhatian dunia belakangan ini setelah munculnya dua kasus. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM A. Keputusan panitia pada hari itu, pun tak kalah kontroversial: tidak diperlukan sebuah UU yang mengatur tentang hak-hak perempuan. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa warga negara sebagai salah satu unsur hakiki dan pokok dari suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin dalam pelaksanaannya. "UU Perkawinan, UU PPLN (Perlindungan dan Penempatan Pekerja Luar Negeri), UU Perlindungan Nelayan, UU Kesetaraan dan. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI RT 03 RW 06 KELURAHAN JATI PADANG KECAMATAN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat. Informasi simpang siur itu sempat menimbulkan keresahan. POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; POJK tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Asuransi;Abstract. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) para korban kekerasan dapat melapor melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129. 10 Selanjutnya penelitian lain yang juga membahas mengenai perlindungan HAM. Walaupun ia tidak menyediakan hak-hak khusus terkait kesetaraan dalam konteks pekerjaan. ”. KOMPAS. Pergantian batas waktu pekerjaan yang penyelesaiannya "tiga tahun" sebagai salah satu kriteria perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi "tidak terlalu lama". Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan. BAB I Ketentuan Umum. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 11Abdul Khakim, 2009, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-Undang No. Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi pertumbuhan jumlah tenaga keja perempuan dari 2018 ke 2019. Perlembagaan Malaysia (Jawi: ‏ ڤرلمباݢا ء ن مليسيا ‎ ‎), secara rasminya Perlembagaan Persekutuan Malaysia, ialah undang-undang utama dan tertinggi di Malaysia, mengandungi 183 perkara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I tahun sidang 2022-2023, Selasa (20/9), di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang. undang; dan (d ) a danya peradilan administrasi. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini diperlukan regulasi atau kebijakan khusus mengenai perlindungan konsumen pengguna jasa pinjaman online ilegal. hak atas Pemulihan. BAB VII Rahasia Bank. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi. "Termasuk di antaranya anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi, anak yang menjadi korban perdagangan, dan kondisi-kondisi khusus lainnya,". Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pengertian KDRT setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. JAKARTA, KOMPAS. Undang-undang No 28 Tahun 2000 tentang PP Pengganti UU No 3 Tahun 2000 mengenai Perubahan atas UU No 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya UU No. Memastikan registrasi kelahiran untuk setiap anak terus menjadi tantangan, begitu juga dengan pengurangan kekerasan terhadap anak-anak. Walaupun ia tidak menyediakan hak-hak. Menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. Disamping itu, perkawinan anak dapat menghambat indeks pertumbuhan manusia dan pencapaianA. UU TPKS adalah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Mengatur ketentuan penerbitan mengenai bentuk Surat Utang Negara, dalam bentuk. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun. kuasa Pelindung untuk menghendaki supaya kanak-kanak dikemukakan di hadapannya Bahagian Vi kanak-kanak yang memerlukan PelinDungan Dan Pemulihan BaB 1 am 8. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Baca juga: Sah, Jokowi Teken UU Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Seksual. 2. com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan, perlindungan masyarakat dan perempuan adat melalui undang-undang yang spesifik mesti diwujudkan. Dalam Rancangan Undang-undang itu, kata dia, tak ada satu pun pasal mengenai perempuan atau kata perempuan. Kegiatan ini digelar di Sei Hotel, Banda Aceh, pada 21-23 September 2023. kemenpppa. Yang diatur dalam perda itu misalnya aturan berpakaian, keluar rumah, beraktifitas," ujar. 2 Undang-undang Dasar 12 2. B. Bali dalam hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu. Artikel ini bertujuan mengkaji dan membincangkan tentang kedudukan wanita serta perlindungan hak-hak mereka di dalam undang-undang Islam secara ringkas dan sepintas lalu. KOMPAS. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Perlindungan Anak. com - Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari menuturkan, setidaknya ada tujuh Undang-undang yang harus diubah atau direvisi karena dinilai belum memerhatikan aspek keadilan gender. 2. Pemahaman mengenai HAM terkait dengan perempuan diakui. 2. Perppu hanya mewajibkan perusahaan memberikan cuti tahunan paling sedikit. Menteri Investasi 30. 2 Undang-undang National Lain tentang Pekerjaan Rumah Tangga 11 2. . Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277); 4. Data Sistem Informasi Online (Simfoni) Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut, terjadi 6. Bupati Landak Samuel, SE, M. Ia mendapatkan salinan tersebut. . undang-undang lain terkait aktivitas perbankan syariah yang tetap berlaku sepanjang tak bertentangan dengan undang-undang ini. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Rekomendasi 191- Perlindungan terhadap Ibu Hamil, 2000–Rekomendasi Mengenai Revisi atas Rekomendasi Mengenai Perlindungan Terhadap Ibu Hamil, 1952, yang diakses pada Kamis, 9 Februari 2023, pukul 14. Kesimpulan mengenai pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang. How to Cite Purnomosidi, A. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. program perlindungan dan edukasi nasabah; b. 14 likes, 0 comments - diskominfo_landak on August 8, 2022: "Pj. Teori Hukum Feminis atau . Tentang Katadata. Pasal 28B. ”. Sanksi Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur. 22 Oktober 2002. Gede, 32 Ilir, Ilir Barat II, Palembang, Sumatera Selatan. com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat setidaknya ada 11. perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi s ebagaimana diamanatkan dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam bidang hukum masih sangat rendah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 29. PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA TENGAH, Menimbang : a. Perempuan, terdapat 15 jenis kekerasan. PERLINDUNGAN HAK POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DAN PENGATURANNYA DALAM KONVENSI INTERNASIONAL1. Sehingga tipe perundungan apapun, baik secara fisik, verbal ataupun sosial masuk ke dalam kategori kekerasan dalam UU Perlindungan Anak. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2O2I TENTANG HARMONI SASI PERATURAN PERPAJAI(AN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmlrr, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 3 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan bahwa kelompok rentan tidak hanya perempuan dan anak saja namun termasuk juga fakir miskin, orang lansia dan penyandang cacat, sementara dalam Human Rights Reference disebutkan. PERDAGANGAN MANUSIA Tesis Diajukan kepada . . Tulisan singkat ini akan menganalisis sekaligus menjawab satu pertanyaan: perlukah sebuah Undang-undang yang mengatur tentang Hak-hak Perempuan di Indonesia? Untuk apa? Aturan hukum tentang KDRT diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. URI:UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. "Perlindungan terhadap tenagakerja perempuan telah diatur dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Pasal 76. 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 13 2. ABSTRAK: bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran. go. Berikut ini adalah pasal KUHP dan UU yang membahas tentang pelecehan seksual. com – Perwakilan buruh perempuan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sumiyati mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja. UU Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G Ayat 1 UUD. Revisi UU Pemilu dan Penguatan Keterwakilan Perempuan. Warta Ekonomi, Jakarta -. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum . Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pekerja perempuan antara lain: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelindungan Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Per-04/Men/1989 tentang Syarat-syarat Kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Sabtu, 21 Januari 2023 08:22 WIB Penulis: Widya LisfiantiUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 2022TENTANGTINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan. Undang-Undang No. Penjelasan mengenai dasar. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 s. 35 Tahun 2014). ) (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan. Rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 29/03/2017 18:46:36: Akta Kanak-Kanak Pindaan 2016 01/11/2016 12:32:39: Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan Dan Perceraian) (Akta 164) 1976 01/11/2016 12:31:46: Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) 01/11/2016 12:31:07 PENGATURAN TENTANG PENGHORMATAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI PEREMPUAN DALAM CEDAW (Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women) A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Memberikan penjelasan definisi dan pengertian yang digunakan di UU Dana Pensiun. 1 Tahun 2016. Rancangan undang-undang (RUU) yang terdiri dari 9 bab dan 44 pasal ini telah diresmikan sebagai RUU Inisiatif DPR RI pada 30 Juni 2022. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan 1. Rapat Paripurna DPR mengesahkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang memuat hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Ada sejumlah manfaat dengan disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang, terutama bagi perempuan yang lebih rentan jadi korban kekerasan seksual. 2. 21 Tahun 2007, dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang. Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Suara. 3. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002. Segala hal yang berkaitan tentang kewarganegaraan, mulai dari status hingga hak dan kewajiban telah diatur dalam perundang-undangan. Hits : 166007. Peraturan Bersama 3 Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, Menteri Tenaga Kerja, dan. Gelar Sarjana Hukum Islam (S. 2 Undang-undang Dasar 12 2. Undang-undang ini adalah produk hukum terbaru terkait perlindungan data pribadi yang disahkan pada 17 Oktober 2022 lalu. 9 Tahun 1998. Permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah bagaimana pelaksanaan dan perlindungan akses hak pekerja wanita berdasarkan Konvensi ILO dan UU No. 0 likes, 0 comments - beenews. Rekomendasi Perlindungan Wanita Hami, tahun 1952. UU No. 2 Undang-undang Nasional sehubungan dengan PRT di Indonesia 10 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Pasal 28D (3) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam peme-rintahan. Koalisi Perempuan Indonesia, Perkawinan Anak Penundaan Sidang Judicial Review di MK dan Gagalnya Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan , 2017. Akibatnya, perempuan pekerja justru semakin rentan mengalami eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan. Polisi merupakan lembaga negara yang berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak. Rini, Endang Setya (2006) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada 2018, tercatat 47,95 juta orang perempuan yang bekerja. 15. 77/POJK. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 160 anak laki-laki dan 11. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan. Ini adalah pertama kalinya dalam hampir 30 tahun undang-undang tentang perlindungan perempuan diubah. 1 Tinjauan Garis Besar 11 2. Baca juga: Link Download Maskot Pemilu 2024 PDF: Makna dan Filosofinya. Advertisement. Perintah Perempuan Bersuami 1999. 39 Tahun 1999. Penulis sendiri akan mencoba untuk menganalisis lebih jauh lagi mengenai vonis dari Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Perkara Nomor Nomor 5/Pid. JAKARTA, KOMPAS. Komnas Perempuan dan Pengawasan UU No 12/2022 tentang TPKS. 4 likes, 1 comments - bangsemarofficial on February 21, 2020: "ANAK DI LUAR PERKAWINAN SAH. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL Oleh: Satrio Ageng Rihardi, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,. . 1) Pasal 81 yang bunyinya: Setiap orang yang dengansengaja. 2. BAB II Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. Dalam menjalankan tugasnya, polisi memiliki beberapa wewenang. "Di dalam DIM RUU PPRT ini juga telah mengakomodasi berbagai catatan penting dalam upaya. Peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual ini mendapatkan sambutan hangat oleh masyarakat Indonesia.